PADANG, — Sumatera Barat menghadapi ancaman narkoba yang kian serius. Perubahan pola peredaran yang mulai mengarah pada aktivitas produksi menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan memperluas upaya pencegahan sebelum persoalan semakin sulit dikendalikan.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, meminta seluruh bupati dan wali kota mengambil peran lebih aktif dalam memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat.
Seruan tersebut disampaikan Vasko saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama kepala daerah se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026). Pertemuan itu secara khusus membahas penguatan komitmen dan sinergi pemerintah daerah dalam pencegahan serta penanggulangan narkoba.
Vasko mengingatkan, Sumbar kini menghadapi situasi yang berbeda dari sebelumnya. Daerah yang selama ini dikenal sebagai jalur perlintasan narkoba mulai menghadapi indikasi pergeseran menjadi wilayah produksi, sehingga diperlukan kewaspadaan dan tindakan yang lebih serius.
“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Menurut Vasko, koordinasi lintas daerah harus menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar menjadi agenda pertemuan dan penyampaian laporan. Ia meminta setiap kepala daerah menyusun upaya konkret sesuai kondisi dan kerawanan di wilayah masing-masing.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas. Saya berharap ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota,” ujarnya.
Besarnya ancaman narkoba juga tergambar dari proyeksi Survei Prevalensi Nasional 2025 yang dipaparkan Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid. Dalam proyeksi tersebut, jumlah penduduk Sumbar berusia 15–24 tahun yang terpapar narkoba diperkirakan mencapai 85.666 orang. Angka ini menjadi perhatian serius, mengingat kelompok usia muda merupakan bagian penting dari masa depan daerah.
Namun, upaya penanganan masih menghadapi kendala, terutama terbatasnya jangkauan pelayanan BNN. Saat ini, layanan baru tersedia di Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP tengah mengupayakan perluasan layanan ke Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.
Keterbatasan fasilitas rehabilitasi turut menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang masih aktif memberikan pelayanan. BNNP pun mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan rumah sakit milik daerah sebagai tempat rehabilitasi rawat inap bagi korban penyalahgunaan narkoba.
Di sisi pencegahan, pendekatan pendidikan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi generasi muda. BNNP mulai mendorong penyisipan materi antinarkoba dalam pembelajaran di tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan. Ke depan, materi tersebut direncanakan diperluas ke mata pelajaran PPKN, PJOK, dan Bimbingan Konseling (BK) untuk SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memperkuat edukasi bahaya narkoba sejak usia dini, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP, dengan menyesuaikan kewenangan masing-masing daerah.
Tak hanya melalui sekolah, pencegahan juga perlu diperkuat di lingkungan tempat tinggal. BNNP mendorong pengembangan program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba melalui kolaborasi pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, penyuluh, serta agen pemulihan. Gerakan ini diharapkan mampu membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh narkoba hingga ke tingkat nagari.
Toton Rasyid turut mengungkapkan hasil pemetaan BNNP yang mencatat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar. Dari jumlah tersebut, sembilan kawasan masuk kategori bahaya. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menyentuh akar persoalan sosial.
Pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda di kawasan rawan, dinilai penting melalui pembinaan keterampilan, kegiatan positif, serta pembukaan peluang usaha. Dengan memiliki ruang berkembang dan aktivitas produktif, anak muda diharapkan tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun jaringan peredaran narkoba.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau perwakilannya, Kepala BNNP Sumbar, jajaran OPD Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta sejumlah unsur terkait.
Pemprov Sumbar berharap kesepakatan bersama dalam pertemuan tersebut menjadi titik penguatan gerakan antinarkoba di seluruh daerah. Sinergi pemerintah, aparat, lembaga pendidikan, dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan melalui pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan pemberdayaan yang berjalan berkelanjutan.














