SOLOK, — Di tengah upaya warga Kabupaten Solok bangkit setelah diterjang banjir bandang, perhatian pemerintah pusat kembali hadir langsung di tengah masyarakat.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka datang ke Arosuka, Jumat (25/9/2026), untuk melihat kondisi warga sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan hingga tahap pemulihan.
Gibran didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Dalam kunjungan tersebut, Wapres melihat langsung dampak yang ditinggalkan banjir bandang sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
Bagi warga yang sedang menghadapi masa sulit, perhatian utama saat ini bukan hanya membersihkan sisa material banjir. Mereka juga perlu memastikan kehidupan keluarga tetap berjalan, pekerjaan dapat kembali dimulai, dan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.
Hal itu menjadi perhatian Gibran.
Ia meminta pendataan warga terdampak segera diselesaikan agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai kebutuhan di lapangan. Mulai dari bantuan dasar, kondisi rumah dan fasilitas umum, hingga warga yang masih menghadapi kewajiban ekonomi setelah bencana.
Salah satunya menyangkut cicilan perbankan.
Pemerintah daerah diminta mendata masyarakat terdampak yang memiliki pinjaman, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemberian keringanan melalui skema restrukturisasi.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Gibran.
Bukan hanya rumah yang harus dipulihkan
Banjir bandang tidak hanya merusak bangunan. Bagi sebagian masyarakat, bencana juga mengganggu sumber penghasilan.
Karena itu, pemulihan lahan pertanian menjadi perhatian penting. Kabupaten Solok selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan, dengan komoditas seperti padi dan bawang yang menjadi sumber penghidupan banyak masyarakat.
Gibran meminta lahan pertanian yang terdampak segera mendapat perhatian sehingga aktivitas petani dapat kembali berjalan secara bertahap.
Pemerintah juga diminta memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak ikut terhenti. Warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat bencana tetap harus mendapatkan pelayanan administrasi.
Kelompok rentan juga menjadi perhatian, terutama lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil.
Di lokasi pengungsian, kebutuhan paling mendasar seperti air bersih juga harus dipastikan tersedia. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketersediaan air bersih penting untuk mencegah munculnya persoalan kesehatan setelah bencana.
Namun, pemerintah tidak ingin hanya sibuk ketika bencana datang.
Langkah pencegahan untuk menghadapi kemungkinan bencana berikutnya juga mulai dipersiapkan melalui normalisasi sungai, pembangunan sabo dam, serta penataan kawasan yang memiliki risiko bencana.
Membangun kembali dengan lebih aman
Tahap pemulihan akan disusun melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apa saja yang harus diperbaiki, dibangun kembali, maupun ditata ulang setelah bencana.
Termasuk kemungkinan pembangunan sabo dam dan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan.
Untuk masyarakat yang nantinya membutuhkan hunian tetap, aspek keamanan menjadi perhatian utama. Tetapi keamanan tidak berarti harus membuat warga kehilangan kedekatan dengan kehidupan mereka sebelumnya.
Lokasi hunian baru diharapkan tetap mempertimbangkan akses masyarakat terhadap pekerjaan, lingkungan sosial, serta sumber penghidupan.
Dengan begitu, proses pemulihan tidak hanya menghasilkan rumah baru, tetapi juga memberi kesempatan kepada warga untuk kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang.
Gibran juga meminta seluruh unsur yang terlibat tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegasnya.
Pesan itu menjadi penting karena pekerjaan setelah bencana tidak ringan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, relawan, dan masyarakat harus saling menguatkan agar proses pemulihan tidak berjalan lambat.
Sumbar bergerak mengantisipasi bencana susulan
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, normalisasi sungai menjadi salah satu pekerjaan yang perlu segera dilakukan.
Kondisi cuaca yang masih membawa curah hujan tinggi membuat kewaspadaan tetap diperlukan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menunggu sampai bencana kembali terjadi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” kata Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah meminta seluruh bupati dan wali kota melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing.
Penyusuran dilakukan untuk melihat kondisi sungai sekaligus membersihkan material yang dapat menghambat aliran air, termasuk kayu tumbang dan material lainnya.
Upaya itu melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, hingga komunitas pencinta alam.
BNPB turut mendukung dengan menyediakan sejumlah peralatan, termasuk chainsaw, untuk membantu proses pembersihan.
Satu warga masih dicari
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pendampingan pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di Solok terus berjalan.
Satu warga yang hingga kini belum ditemukan masih dalam pencarian. Operasi melibatkan Basarnas bersama unsur terkait dan dilanjutkan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan.
Di sisi lain, kebutuhan warga terdampak terus dipenuhi. Bantuan logistik dan kebutuhan khusus bagi pengungsi disalurkan sesuai kondisi di lapangan.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Keluarga yang rumahnya rusak berat akan memperoleh dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Sedangkan rumah rusak ringan dan sedang mendapat bantuan masing-masing Rp15 juta dan Rp30 juta.
Solok menghadapi masa pemulihan
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan, banjir bandang yang terjadi Senin (21/9/2026) menimbulkan dampak cukup besar bagi masyarakat.
Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya masih dalam pencarian. Sementara satu warga mengalami luka berat dan tiga orang mengalami luka ringan.
Sebanyak 480 warga terdampak. Sebagian mengungsi ke rumah keluarga, sementara sebagian lainnya berada di lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah.
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas. Enam gedung perkantoran mengalami kerusakan berat, disusul fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah masyarakat.
Pemerintah daerah memperkirakan kerugian sementara mencapai sekitar Rp300 miliar.
Untuk menangani kondisi tersebut, Pemkab Solok menetapkan status tanggap darurat mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Selama masa tersebut, penanganan diarahkan pada pencarian korban, evakuasi, pelayanan warga, pengoperasian posko dan dapur umum, distribusi bantuan, pembersihan jalan dan sungai, hingga pemulihan fasilitas pemerintahan.
Setelah keadaan darurat terlewati, pekerjaan berikutnya adalah memulihkan apa yang rusak dan mengembalikan aktivitas masyarakat.
Pemkab Solok telah menyiapkan sejumlah rencana, termasuk pembangunan tiga unit sabo dam, normalisasi sungai, perbaikan gedung pelayanan publik, pemulihan sawah dan lahan pertanian, serta perbaikan rumah, tempat ibadah, jembatan dan kendaraan dinas.
Total kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar.
Bagi masyarakat Solok, angka-angka tersebut bukan sekadar hitungan anggaran. Di baliknya ada rumah yang harus kembali ditempati, sawah yang harus kembali ditanami, pekerjaan yang harus dimulai lagi, dan keluarga yang ingin segera kembali menjalani hari-hari mereka.
Karena itu, setelah air surut dan masa tanggap darurat berjalan, satu pekerjaan besar masih menanti: memastikan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi masa pemulihan sendirian.
Pemerintah pusat dan daerah pun menyatakan komitmennya untuk terus bekerja bersama, agar Solok dapat perlahan bangkit dan masyarakat kembali menata kehidupan mereka.
