Ketua DPRD Sumbar Muhidi Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan, Pembangunan Harus Berpijak pada Kelestarian Alam

IMG20261108120759 scaled
banner 120x600

PADANG, — Menjaga lingkungan hidup bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Minggu (8/11/2026).

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menilai keberadaan perda tersebut menjadi pedoman penting agar pembangunan daerah tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Mulai dari pembangunan rumah, kawasan usaha hingga pemanfaatan lahan, seluruhnya perlu memperhatikan perencanaan lingkungan untuk menghindari risiko kerusakan alam dan bencana.

“Kalau pembangunan tidak berdasarkan perencanaan lingkungan, dampaknya akan kita rasakan bersama. Karena itu, kita berharap pemerintah daerah menyusun pembangunan yang berorientasi pada lingkungan, sehingga masyarakat juga aman dalam menjalankan aktivitasnya,” ujar Muhidi.

Menurut Muhidi, sosialisasi perda menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui keterlibatan tokoh masyarakat, ninik mamak, ulama dan berbagai unsur lainnya, upaya pelestarian lingkungan diharapkan semakin kuat.

Ia juga mengajak masyarakat melihat persoalan sampah dari sudut pandang yang lebih produktif. Dengan pengelolaan dan pelatihan yang tepat, sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

“Sampah jangan hanya dipandang sebagai persoalan, tetapi juga bisa menjadi peluang ekonomi apabila dikelola dan diolah dengan baik. Pemerintah perlu mendorong pelatihan, sementara masyarakat harus ikut berpartisipasi agar pengelolaan sampah berjalan maksimal,” katanya.

Sementara itu, Kabid Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Desrizal, menjelaskan bahwa kualitas lingkungan yang baik tercermin dari udara bersih, air yang terjaga, laut yang tidak tercemar serta lingkungan hijau yang berkelanjutan.

Ia menyebutkan, berbagai tantangan lingkungan saat ini semakin kompleks, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, degradasi keanekaragaman hayati hingga persoalan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.

“Persoalan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah provinsi, DPRD maupun dunia usaha. Ninik mamak, ulama, akademisi, Bundo Kanduang dan seluruh masyarakat memiliki peran penting dalam mengajak warga menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Desrizal.

Desrizal menambahkan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan air. Perencanaan tata ruang serta perlindungan kawasan pertanian berkelanjutan harus menjadi perhatian dalam setiap proses pembangunan.

Melalui sosialisasi Perda RPPLH tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran bersama untuk membangun daerah tanpa mengorbankan lingkungan. Pembangunan yang terencana, pengelolaan sampah yang baik serta perlindungan kawasan rawan bencana menjadi bagian penting dalam mewujudkan Sumatera Barat yang lebih aman, bersih dan berkelanjutan.

Muhidi berharap, pemahaman masyarakat terhadap perda tersebut dapat menjadi awal dari perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan, sehingga upaya pelestarian alam tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *