PADANG, — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP., mengajak masyarakat dan pelaku usaha menjadikan putusan hakim terhadap Yogi, pemuda asal Kepulauan Mentawai, dalam perkara terkait Starlink sebagai momentum untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan hukum dan perizinan.
Nanda menilai, persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kegiatan usaha perlu dijalankan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kelengkapan administrasi dan legalitas usaha harus menjadi perhatian sejak awal agar aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan aspek hukum.
“Putusan hakim terhadap Yogi patut kita hormati. Di sisi lain, ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama, terutama mengenai pentingnya memahami aturan dan memastikan perizinan telah sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai aspek administrasi terabaikan ketika kita menjalankan usaha,” ujar Nanda.
Ia mengingatkan para pengusaha agar tidak menunda pengurusan dokumen maupun persyaratan legalitas yang dibutuhkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian dalam menjalankan usaha sekaligus menghindari munculnya persoalan yang dapat menghambat kegiatan ekonomi.
“Pelaku usaha harus lebih teliti memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi. Kalau ada yang belum lengkap, segera ditindaklanjuti melalui prosedur yang benar. Dengan begitu, kegiatan usaha bisa berjalan lebih tertib dan memberikan rasa aman,” katanya.
Selain mengingatkan soal perizinan, Nanda menegaskan bahwa masyarakat perlu menghormati proses hukum dan kewenangan aparat penegak hukum. Ia mengajak semua pihak menyikapi setiap keputusan melalui jalur yang tepat serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh persoalan.
“Dalam menghadapi persoalan hukum, kita perlu mengedepankan sikap dewasa dan menghormati proses yang sedang berjalan. Jika ada keberatan terhadap suatu keputusan, gunakan mekanisme hukum yang tersedia. Semua harus diselesaikan berdasarkan aturan, bukan dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Meski demikian, Nanda berpandangan bahwa penegakan hukum juga perlu diiringi dengan kepastian dan perlindungan hak masyarakat. Baginya, penegakan aturan, akses terhadap keadilan, serta keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
“Kita tentu ingin hukum ditegakkan dengan baik dan hak masyarakat tetap terlindungi. Karena itu, kepastian hukum dan keadilan harus berjalan beriringan. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai aturan yang berlaku, termasuk langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan,” ungkapnya.
Nanda juga mendorong pemerintah dan instansi terkait memperluas sosialisasi mengenai prosedur perizinan, khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan seperti Mentawai. Menurutnya, penyampaian informasi yang mudah dipahami akan membantu masyarakat mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjalankan aktivitas usaha atau memanfaatkan layanan teknologi.
“Edukasi kepada masyarakat tidak kalah penting. Pemerintah dan instansi terkait perlu memastikan informasi mengenai perizinan tersampaikan dengan jelas, sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam memahami prosedur. Pembinaan harus berjalan bersama dengan penegakan aturan,” ujarnya.
Ia berharap, pengalaman yang muncul dari perkara tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak untuk memperkuat pemahaman hukum sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib. Perhatian terhadap edukasi dinilai penting agar masyarakat, terutama generasi muda, tetap memiliki ruang untuk mengembangkan kreativitas dan potensi ekonomi.
“Kita ingin anak-anak muda Sumatera Barat terus berkembang, berani berinovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk membuka peluang usaha. Namun, semua itu harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan, administrasi yang tertib, dan penghormatan terhadap proses hukum. Dengan begitu, kegiatan usaha dapat tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Nanda Satria.
