PADANG, — Delapan puluh satu tahun perjalanan Sumatera Barat menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pembangunan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Bagi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, kemajuan tidak cukup hanya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diikuti meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan daerah menghadapi berbagai ancaman bencana.
Memasuki usia ke-81 pada 1 Oktober 2026, Sumbar mencatat sejumlah perkembangan pada sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia hingga tata kelola pemerintahan.
Mahyeldi mengatakan, seluruh capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk melanjutkan pembangunan dengan orientasi yang lebih kuat pada masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana perekonomian Sumbar terus tumbuh dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” kata Mahyeldi di Padang, Kamis (1/10/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Sumbar pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester I 2026 mencapai 4,77 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2025 yang tercatat 3,70 persen.
Sejumlah indikator sosial juga memperlihatkan perkembangan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 311,14 ribu orang atau 5,27 persen. Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 berada di angka 5,51 persen.
Pada periode yang sama, jumlah penduduk bekerja mencapai 3,06 juta orang. Angka tersebut bertambah sekitar 85,75 ribu orang dibandingkan Februari 2025.
Sementara dari sisi pembangunan manusia, IPM Sumbar pada 2025 meningkat menjadi 77,27 dari sebelumnya 76,43.
Namun, di balik berbagai capaian tersebut, pemerintah daerah menghadapi tantangan lain yang tidak kalah besar. Kondisi geografis Sumbar membuat pembangunan harus selalu memperhitungkan potensi bencana.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah pada penghujung 2025 menjadi salah satu pengalaman penting bagi pemerintah dan masyarakat. Peristiwa tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya membangun daerah yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga memiliki kemampuan menghadapi risiko bencana.
Mahyeldi menegaskan, pembangunan dan ketangguhan bencana harus berjalan dalam satu arah.
“Sumbar harus terus menjadi daerah yang responsif dalam menghadapi bencana. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta seluruh lembaga terkait terus kita perkuat,” ujarnya.
Penguatan kesiapsiagaan dilakukan melalui pembenahan sistem penanggulangan bencana, penyusunan SOP pada berbagai klaster kebencanaan, peningkatan koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi untuk memantau proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan penanganan bencana bukan hanya soal seberapa cepat pemerintah turun ketika bencana terjadi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas dan perekonomian segera pulih setelah bencana.
“Ketangguhan daerah juga berarti bagaimana masyarakat bisa segera bangkit, aktivitas ekonomi kembali berjalan dan risiko bencana ke depan dapat dikurangi,” katanya.
Di sektor pemerintahan, Sumbar juga mempertahankan capaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemprov Sumbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Predikat tersebut menjadi WTP ke-14 yang diperoleh Sumbar secara berturut-turut.
Sementara itu, pengembangan ekonomi syariah juga terus diperkuat. Pada Anugerah Adinata Syariah 2026, Sumbar meraih sejumlah capaian nasional, termasuk peringkat kedua kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah dan peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Memasuki fase pembangunan berikutnya, Mahyeldi menyebut sejumlah sektor akan terus didorong karena dinilai memiliki peran dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pertanian, UMKM, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif dan perdagangan menjadi bagian dari sektor yang akan diperkuat.
Bagi Mahyeldi, perjalanan 81 tahun Sumbar tidak boleh berhenti pada seremoni hari jadi. Nilai perjuangan generasi sebelumnya harus diteruskan melalui pembangunan yang relevan dengan tantangan masa kini.
“Memaknai nilai perjuangan masa lalu harus kita terjemahkan dalam peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta percepatan transformasi digital,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini ikut membangun dan membawa nama Sumbar, mulai dari pemerintah pusat, tokoh masyarakat, para pejuang, hingga generasi muda di Ranah Minang maupun perantauan.
Mahyeldi berharap peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81 menjadi titik untuk memperkuat semangat bergerak bersama.
“Usia 81 tahun harus menjadi momentum untuk terus bergerak maju. Kita ingin ekonomi masyarakat semakin kuat, kualitas sumber daya manusia meningkat, pelayanan publik semakin baik, dan Sumbar semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan,” pungkasnya.
