PADANG, – Upaya menjaga kelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Sabtu (7/11/2026).
Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta memperhatikan kondisi lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan.
Menurut Muhidi, pembangunan daerah harus direncanakan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Terlebih, Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.
“Apapun yang kita lakukan, termasuk membangun daerah, harus mengutamakan rencana lingkungan. Jangan sampai kawasan yang seharusnya menjadi aliran sungai atau daerah resapan justru dibangun rumah, kemudian ketika terjadi banjir kita menyalahkan hujan,” ujar Muhidi.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan ruang dan tidak mengabaikan keberadaan saluran air. Menurutnya, perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Muhidi turut mengajak masyarakat membangun kebiasaan hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ia menilai, persoalan sampah membutuhkan kesadaran dan keterlibatan bersama, termasuk peran tokoh masyarakat dan dunia usaha.
“Kalau ada bandar atau saluran air, jangan diperkecil hanya karena ingin memperluas bangunan rumah. Sebelum membangun, periksa dan tanyakan terlebih dahulu kepada pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan,” katanya.
Selain menjaga kebersihan, Muhidi juga mendorong masyarakat meningkatkan keterampilan dalam mengolah sampah agar memiliki nilai manfaat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Desrizal, menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2020 merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang ditetapkan pada 2020.
Ia menyebutkan, perda tersebut menjadi pedoman dalam memberikan arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan terjaganya kelestarian alam.
“Perilaku masyarakat harus berubah agar lingkungan kita bersih dari sampah. Pemerintah telah mengatur rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman agar pembangunan berjalan terpadu dan berkelanjutan,” jelas Desrizal.
Dalam pemaparannya, Desrizal juga mengungkapkan enam isu strategis lingkungan hidup di Sumatera Barat yang membutuhkan perhatian bersama. Keenam persoalan tersebut meliputi fluktuasi debit dan pencemaran air, penurunan tutupan hutan, alih fungsi lahan, kebencanaan, pengelolaan sampah, serta degradasi keanekaragaman hayati.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan membutuhkan penanganan secara terpadu. Perubahan tata guna lahan dan pencemaran berdampak terhadap kualitas serta ketersediaan air. Sementara itu, berkurangnya tutupan hutan dan meningkatnya alih fungsi lahan turut memberikan tekanan terhadap kelestarian lingkungan.
Di sisi lain, salah seorang peserta sosialisasi, Meza Efrina, yang merupakan guru SMP dari Kota Padang, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan pemahaman penting mengenai aturan perlindungan lingkungan hidup. Ia berharap sosialisasi serupa dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Menurut Meza, penyampaian informasi mengenai perda tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga perlu diperluas hingga ke masjid-masjid dan lingkungan masyarakat agar semakin banyak warga memahami pentingnya menjaga lingkungan.
“Sosialisasi perda tentang lingkungan hidup ini sangat penting, apalagi saat ini banyak bencana yang terjadi karena kerusakan lingkungan. Kami berharap sosialisasi perda ini juga sampai ke masjid-masjid dan kelompok masyarakat lainnya,” ungkap Meza.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk ikut menyampaikan informasi yang diperoleh kepada masyarakat. Selain itu, Meza berharap seluruh peraturan daerah yang telah ditetapkan pemerintah dapat disosialisasikan secara luas agar masyarakat mengetahui dan memahami aturan yang berlaku.
“Kami siap untuk menyosialisasikan kepada masyarakat. Kami juga berharap semua perda disosialisasikan sehingga masyarakat mengetahui peraturan apa saja yang ada di pemerintahan dan bisa bersinergi dengan pemerintah,” tuturnya.
Meski demikian, Meza menilai pemahaman terhadap peraturan perlu diikuti dengan penerapan dan pengawasan yang konsisten. Menurutnya, ketegasan dalam pelaksanaan aturan menjadi bagian penting untuk membangun kepatuhan masyarakat.
“Semua peraturan harus dibarengi dengan sanksi yang tegas. Jika tidak, maka peraturan tersebut tidak akan tegak,” tegasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2020 semakin meningkat. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh warga diharapkan mampu memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup.
Pembangunan Sumatera Barat pun diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam, sehingga manfaat sumber daya lingkungan dapat dirasakan hingga generasi mendatang.














