PADANG, — Kabut asap yang mulai memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara terpadu, termasuk dengan memperkuat koordinasi bersama provinsi tetangga.
Langkah tersebut dinilai penting karena asap akibat karhutla tidak mengenal batas wilayah. Kondisi di daerah sekitar Sumbar juga perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi kualitas udara apabila asap terbawa arah angin menuju wilayah Sumatera Barat.
“Koordinasi dan sinergi antar seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat dalam penanganan karhutla. Ini penting agar dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat dapat kita minimalisir,” ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (4/9/2026).
Di tengah kondisi tersebut, Mahyeldi meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara mengalami penurunan akibat kabut asap.
“Untuk masyarakat, kita imbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus beraktivitas di luar, gunakan masker sebagai perlindungan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak menambah sumber asap baru dengan melakukan pembakaran terbuka. Pembakaran sampah maupun lahan, menurutnya, harus dihindari karena dapat memperburuk kondisi udara.
“Kita mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah dan tidak melakukan pembakaran lahan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan kualitas udara Sumatera Barat agar tetap sehat dan nyaman,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar menunjukkan aktivitas titik panas masih terdeteksi di sejumlah daerah.
Kepala DLH Sumbar, Kuartini Deti Putri, menyebutkan terdapat 19 titik hotspot yang terpantau pada periode 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB.
Titik panas tersebut tersebar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak lima titik, Lima Puluh Kota satu titik, Pasaman tiga titik, Pesisir Selatan lima titik, dan Sijunjung lima titik.
“Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 19 titik hotspot yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, dan Sijunjung,” jelas Deti.
Perhatian juga diarahkan pada kondisi di provinsi-provinsi sekitar Sumbar. Berdasarkan data SIPONGI untuk periode yang sama, tercatat 301 titik hotspot di Jambi, 229 titik di Riau, 13 titik di Bengkulu, 46 titik di Sumatera Utara, serta 2.422 titik di Sumatera Selatan.
Banyaknya titik panas di sejumlah wilayah tersebut menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat berpindah antarwilayah mengikuti dinamika atmosfer. Namun, seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas udara Sumbar tetap bergantung pada arah dan kecepatan angin, kondisi cuaca, serta situasi atmosfer.
Dari hasil pemantauan kualitas udara melalui Stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) Padang Pasir di kawasan Kantor Gubernur Sumbar, parameter PM2,5 tercatat sebagai indikator dominan. Konsentrasi rata-ratanya mencapai 19,88 µg/m³ dengan konsentrasi maksimum 21,71 µg/m³.
“Untuk indikatif ISPU PM2,5 berada pada rentang 55,9–58,4 atau masih dalam kategori sedang,” terang Deti.
Meski masih berada dalam kategori sedang, masyarakat diminta tidak mengabaikan perubahan kualitas udara. Pemerintah mengingatkan warga agar terus memantau informasi resmi dan mengurangi paparan udara luar ketika kondisi memburuk.
Masyarakat juga diharapkan ikut mengambil peran dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Upaya sederhana tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya sumber asap baru sekaligus membantu menjaga kualitas udara di Sumatera Barat.
