PADANG, — Rancangan Perubahan APBD Sumatera Barat 2026 memperlihatkan perubahan cukup besar pada postur anggaran daerah. Pendapatan ditargetkan mencapai Rp6,61 triliun, sementara belanja pemerintah daerah melonjak menjadi Rp6,97 triliun.
Kenaikan belanja mencapai Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal yang berada di angka Rp6,40 triliun lebih. Yang paling mencolok adalah belanja modal, yang melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp941,94 miliar.
Angka tersebut terungkap dalam Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah menaikkan target sebesar Rp315,84 miliar atau 5,02 persen. Target awal sebesar Rp6,29 triliun lebih berubah menjadi Rp6,61 triliun lebih.
Namun, kenaikan pendapatan tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan belanja. Belanja daerah justru bertambah Rp570,01 miliar, sehingga dalam rancangan perubahan mencapai Rp6,97 triliun lebih.
Perhatian terbesar tertuju pada belanja modal. Anggarannya naik dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar, atau meningkat 99,94 persen. Dengan kata lain, alokasi belanja modal bertambah sekitar Rp470,82 miliar hanya dalam perubahan APBD 2026.
Pemerintah menyebut peningkatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan fisik, infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Selain belanja modal, struktur belanja juga terdiri dari belanja operasi Rp4,87 triliun dan belanja transfer Rp1,13 triliun.
Sementara pada sisi pembiayaan, Pemprov Sumbar merancang pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar. Sumbernya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.
Di tengah perubahan postur anggaran tersebut, Pemprov Sumbar juga menempatkan pemulihan ekonomi sebagai salah satu alasan penting dilakukannya penyesuaian APBD.
Mahyeldi menyebut perekonomian Sumbar mulai bangkit setelah sebelumnya mendapat tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen secara tahunan, jauh meningkat dibandingkan pertumbuhan 1,89 persen pada triwulan IV 2025.
Pemerintah tetap memasang target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 5,70 persen sepanjang 2026. Stimulus fiskal dan percepatan program strategis daerah menjadi bagian dari upaya mencapai target tersebut.
“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Meski angka pendapatan dan belanja telah dipaparkan, postur akhir Perubahan APBD 2026 belum sepenuhnya final. Masih terdapat selisih dalam rancangan awal yang harus diselesaikan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD Sumbar.
Artinya, angka Rp6,97 triliun belanja dan Rp941,94 miliar belanja modal masih akan menjadi bagian dari proses pembahasan politik anggaran sebelum ditetapkan.
Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan struktur APBD yang berimbang dan tetap sesuai aturan.
“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” katanya.
Dengan demikian, sorotan utama dalam perubahan APBD Sumbar 2026 bukan hanya terletak pada pendapatan yang naik menjadi Rp6,61 triliun, tetapi juga pada ekspansi belanja hingga Rp6,97 triliun dan lonjakan belanja modal hampir 100 persen.
Besarnya perubahan tersebut kini menempatkan pembahasan APBD Perubahan 2026 sebagai salah satu agenda penting untuk melihat seberapa jauh tambahan anggaran benar-benar diarahkan kepada pembangunan dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.
