PADANG, — Aktivitas aksi massa yang belakangan menjadi bagian dari dinamika penyampaian aspirasi masyarakat ikut menjadi pembahasan serius dalam pertemuan Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar itu tidak sekadar membahas persoalan keamanan. Dinamika massa, pola penyampaian aspirasi hingga pentingnya komunikasi sebelum aksi berlangsung menjadi bagian yang dibicarakan.
Muhidi menegaskan, pintu DPRD Sumbar tetap terbuka bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan ketertiban.
“Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang,” ujar Muhidi.
Menurut Muhidi, aksi penyampaian pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Karena itu, DPRD tidak mempersoalkan masyarakat menggunakan haknya untuk menyampaikan kritik maupun tuntutan.
Yang menjadi perhatian, kata dia, adalah bagaimana aksi tersebut berlangsung tertib dan tidak berkembang menjadi persoalan baru yang dapat mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat.
Sorotan juga muncul terkait adanya dugaan bahwa sebagian massa dalam aksi tertentu merupakan massa yang digerakkan atau dititipkan untuk membawa kepentingan tertentu.
Muhidi memilih berhati-hati menyikapi isu tersebut. Ia menegaskan DPRD tidak ingin memberikan label atau tuduhan tanpa dasar yang jelas.
“Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa DPRD Sumbar mencermati pola aksi yang berlangsung, tanpa terburu-buru menarik kesimpulan mengenai siapa yang berada di balik sebuah gerakan.
Di tengah dinamika tersebut, Muhidi menilai komunikasi dengan kepolisian menjadi semakin penting. Informasi mengenai rencana aksi, situasi lapangan serta perkembangan keamanan perlu dikomunikasikan secara baik agar setiap pihak dapat mengambil langkah yang tepat.
“Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan bersama jajaran turut membahas perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumbar.
Dinamika sosial politik serta aktivitas penyampaian aspirasi menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan tersebut. Koordinasi antara kepolisian dan DPRD dinilai penting, khususnya ketika aktivitas massa berlangsung di lingkungan lembaga legislatif.
Bagi DPRD Sumbar, menjaga situasi tetap kondusif bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, komunikasi dan koordinasi diharapkan dapat memastikan aspirasi tetap tersampaikan, sementara keamanan masyarakat dan jalannya aktivitas kelembagaan tetap terjaga.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Turut hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko beserta jajaran.
Di penghujung pertemuan, Muhidi menyerahkan cenderamata kepada Direktur Intelkam Polda Sumbar. Pertemuan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif.
